24 September 2025

Hasil Indeks Kepuasaan Masyarakat pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga

     Dasar hukum pelaksanaan SKM oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Riau antara lain. 

  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  • Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

     Tujuan dilakukannya SKM oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Riau :

  • Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
  • Mengetahui mutu pelayanan yang telah diberikan oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Riau.

     Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Riau dengan membentuk Tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner, baik yang disebar secara manual, maupun dari website https://bapenda.go.id. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Riau yaitu :

a. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

g. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).