Selamat Datang di UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang

1. Perorangan
   • KTP asli dan fotokopi (sesuai data STNK).
   • Jika KTP tidak jelas/rusak, lampirkan KK asli.
   • Jika diwakilkan, lampirkan surat kuasa bermaterai.
2. Badan Hukum
   • NIB.
   • NPWP.
   • Surat kuasa bermaterai di atas kop surat, ditandatangani pimpinan dan distempel.
   • KTP asli penerima kuasa.
3. Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
   • Surat kuasa bermaterai di atas kop instansi, ditandatangani pimpinan dan distempel.
   • Fotokopi KTP penerima kuasa.
4. Dokumen Pendukung
   • STNK asli.
   • SKPD asli.
   • Resi DWPKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).

1. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran.
2. Penetapan biaya.
3. Pembayaran di Loket Pembayaran.
4. Pengambilan STNK/SKPD yang telah disahkan.

• Senin–Kamis: 08.00 – 14.00 WIB
• Jumat: 08.00 – 11.00 WIB
• Sabtu: 08.00 – 12.00 WIB

• SKPD/TBKP.
• Stiker/Tanda Tangan Pengesahan.
• Kartu Dana/E-KD Jasa Raharja.

1. Identitas
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP.
      • Melampirkan KK asli apabila KTP tidak jelas/buram.
      • Jika diwakilkan, melampirkan surat kuasa bermeterai.
   2. Badan Hukum
      • Nomor Induk Berusaha (NIB).
      • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat badan hukum, ditandatangani pimpinan dan dibubuhi stempel badan hukum.
      • KTP asli pihak yang diberi kuasa.
   3. Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop instansi, ditandatangani pimpinan dan dibubuhi stempel instansi.
      • Melampirkan fotokopi KTP pihak yang diberi kuasa.
2. Dokumen Pendukung
   • STNK asli.
   • SKPD asli.
   • Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).
   • BPKB asli dan fotokopi BPKB. Apabila BPKB menjadi jaminan bank, wajib melampirkan surat bukti pengagunan BPKB dan/atau surat keterangan bermeterai dari pihak kreditur.
   • Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
   • Surat keterangan buka blokir apabila STNK berada dalam status blokir.

1. Melakukan pemeriksaan cek fisik kendaraan di Loket Cek Fisik.
2. Menyerahkan berkas persyaratan di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
3. Melakukan pembayaran di Loket Pembayaran.
4. Pencetakan SKPD dan STNK serta pembubuhan paraf pada hasil cetak STNK.
5. Pengambilan TNKB di Loket Penyerahan TNKB.

• Senin–Kamis: 08.00 – 14.00 WIB
• Jumat: 08.00 – 11.00 WIB
• Sabtu: 08.00 – 12.00 WIB

Mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor serta Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

• SKPD/TBKP.
• STNK yang telah diperpanjang.
• TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
• Stiker/Tanda Tangan/Stempel Pengesahan.
• Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.

• Loket Informasi dan Pengaduan.
• Kotak Saran.
• Website Helpdesk Bapenda Riau.

1. Identitas
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP.
      • Melampirkan KK asli apabila KTP tidak jelas/buram.
      • Jika diwakilkan, melampirkan surat kuasa bermeterai.
   2. Badan Hukum
      • Nomor Induk Berusaha (NIB).
      • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat badan hukum, ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel badan hukum yang bersangkutan.
      • KTP asli pihak yang diberi kuasa.
   3. Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat instansi pemerintah, ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel instansi yang bersangkutan.
      • Melampirkan fotokopi KTP pihak yang diberi kuasa.
2. Dokumen Pendukung
   • BPKB asli dan fotokopi.
   • Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).
   • Surat keterangan pembayaran pajak terakhir.
   • Surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang bermeterai cukup.
   • Surat keterangan kehilangan dari unit pelaksana Regident penerbit STNK.
   • Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

1. Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin di Loket Cek Fisik.
2. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
3. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran.
4. Pengambilan STNK/SKPD di Loket Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD.

• Senin–Kamis: 08.00 – 14.00 WIB
• Jumat: 08.00 – 11.00 WIB
• Sabtu: 08.00 – 12.00 WIB

Mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor, dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

• SKPD/SKKP/TBPKP.
• STNK Duplikat.
• Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.

• Loket Informasi dan Pengaduan.
• Kotak Saran.
• Website: www.bapenda.riau.go.id/helpdesk

1. Identitas
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP (melampirkan KK asli apabila KTP tidak jelas/buram).
      • Jika diwakilkan, melampirkan surat kuasa bermeterai.
   2. Badan Hukum
      • Nomor Induk Berusaha (NIB).
      • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat badan hukum, ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel badan hukum.
      • KTP asli pihak yang diberi kuasa.
   3. Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat instansi pemerintah, ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel instansi.
      • Melampirkan fotokopi KTP pihak yang diberi kuasa.
2. Dokumen Pendukung
   • Faktur pembelian.
   • Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).
   • Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan SUT.
   • Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

1. Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin di Loket Cek Fisik.
2. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
3. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran.
4. Pengambilan STNK/SKPD di Loket Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD.

• Senin–Kamis: 08.00 – 14.00 WIB
• Jumat: 08.00 – 11.00 WIB
• Sabtu: 08.00 – 12.00 WIB

Mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor, dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

• SKPD/TBPK.
• STNK.
• Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.
• TNKB.

• Loket Informasi dan Pengaduan.
• Kotak Saran.
• Website: www.bapenda.riau.go.id/helpdesk
• Email: bapenda@riau.go.id

1. Identitas
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP (melampirkan KK asli apabila KTP tidak jelas/buram).
      • Jika diwakilkan, melampirkan surat kuasa bermeterai.
   2. Badan Hukum
      • Nomor Induk Berusaha (NIB).
      • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat badan hukum, ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel badan hukum yang bersangkutan.
      • KTP asli pihak yang diberi kuasa.
   3. Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat instansi pemerintah, ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel instansi yang bersangkutan.
      • Melampirkan fotokopi KTP pihak yang diberi kuasa.
2. Dokumen Pendukung
   • STNK asli.
   • SKPD asli.
   • Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).
   • Tanda bukti pendaftaran BPKB.
   • Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

1. Cek fisik kendaraan bermotor di Loket Cek Fisik.
2. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
3. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran.
4. Pengambilan STNK/SKPD di Loket Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD.

• Senin–Kamis: 08.00 – 14.00 WIB
• Jumat: 08.00 – 11.00 WIB
• Sabtu: 08.00 – 12.00 WIB

Mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor, dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

• SKPD/TBPK.
• STNK.
• Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.
• TNKB.

1. Loket Informasi dan Pengaduan.
2. Kotak Saran.
3. Website: www.bapenda.riau.go.id/helpdesk
4. Email: bapenda@riau.go.id

1. Identitas Pemilik Baru
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP (melampirkan KK asli apabila KTP tidak jelas/buram).
      • Jika diwakilkan, melampirkan surat kuasa bermeterai.
   2. Badan Hukum
      • Nomor Induk Berusaha (NIB).
      • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat badan hukum, ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel badan hukum yang bersangkutan.
      • KTP asli pihak yang diberi kuasa.
2. Dokumen Pendukung
   • STNK asli.
   • SKPD tahun terakhir.
   • Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).
   • Tanda bukti pendaftaran BPKB.
   • Salah satu dokumen pemindahbukuan kepemilikan berikut:
     • Kuitansi pembelian bermeterai cukup yang ditandatangani karena jual beli.
     • Risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena lelang.
     • Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris karena hibah.
     • Akta penyertaan untuk pemindahbukuan karena penyertaan kendaraan bermotor sebagai modal.
     • Akta penggabungan untuk pemindahbukuan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum.
     • Surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akta notaris untuk pemindahbukuan karena warisan.
   • Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

1. Cek fisik kendaraan bermotor di Loket Cek Fisik.
2. Penyerahan berkas persyaratan (tanda bukti pendaftaran BPKB) di loket verifikasi.
3. Pengecekan kelengkapan berkas dan pembubuhan paraf setelah diverifikasi pada berkas.
4. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
5. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran.
6. Pengambilan STNK/SKPD di Loket Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD.
7. Pengambilan TNKB di Loket Penyerahan TNKB.

• Senin–Kamis: 08.00 – 14.00 WIB
• Jumat: 08.00 – 11.00 WIB
• Sabtu: 08.00 – 12.00 WIB

Mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor, dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

• SKPD/TBPK.
• STNK.
• Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.
• TNKB.
• BPKB.

1. Loket Informasi dan Pengaduan.
2. Kotak Saran.
3. Website: www.bapenda.riau.go.id/helpdesk
4. Email: bapenda@riau.go.id

1. Identitas Pemilik Baru
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP (melampirkan KK asli apabila KTP tidak jelas/buram).
      • Jika diwakilkan, melampirkan surat kuasa bermeterai.
   2. Badan Hukum
      • Nomor Induk Berusaha (NIB).
      • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
      • Surat kuasa bermeterai menggunakan kop surat badan hukum, ditandatangani pimpinan serta dibubuhi stempel badan hukum yang bersangkutan.
      • KTP asli pihak yang diberi kuasa.
2. Dokumen Pendukung
   • Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana Regident asal.
   • Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).
   • Tindasan surat pengantar mutasi.
   • Salah satu dokumen pemindahbukuan kepemilikan:
     • Kuitansi pembelian bermeterai cukup karena jual beli.
     • Risalah lelang kendaraan bermotor dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena lelang.
     • Akta hibah yang ditandatangani pemberi hibah dan/atau para ahli waris karena hibah.
     • Akta penyertaan kendaraan bermotor sebagai modal.
     • Akta penggabungan perusahaan berbadan hukum.
     • Surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akta notaris karena warisan.
   • Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor mutasi masuk.
   • Surat keterangan fiskal dari daerah asal.
   • File dasar kendaraan.

1. Cek fisik kendaraan bermotor di Loket Cek Fisik.
2. Penyerahan berkas persyaratan (tanda bukti pendaftaran BPKB) di loket verifikasi.
3. Pengecekan kelengkapan berkas dan pembubuhan paraf setelah diverifikasi.
4. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
5. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran.
6. Pengambilan STNK/SKPD di Loket Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD.
7. Pengambilan TNKB di Loket Penyerahan TNKB.
8. Pengambilan BPKB di Polres setempat.

• Senin–Kamis: 08.00 – 14.00 WIB
• Jumat: 08.00 – 11.00 WIB
• Sabtu: 08.00 – 12.00 WIB

Mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor, dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Website informasi pajak: www.bapenda.riau.go.id/infopajak

1. SKPD/TBPK.
2. STNK.
3. Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.
4. TNKB.
5. BPKB.

1. Loket Informasi dan Pengaduan.
2. Kotak Saran.
3. Website: www.bapenda.riau.go.id/helpdesk
4. Email: bapenda@riau.go.id

1. Identitas
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram).
      • Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
   2. Badan Hukum
      • Nomor Induk Berusaha (NIB).
      • Nomor Pokok Wajib Pajak.
      • Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan.
      • KTP asli yang dikuasakan.
   3. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD
      • Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan.
      • Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana asal.
3. Tindasan surat pengantar mutasi.
4. Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).
5. Dokumen pemindahan kepemilikan
   1. Kuitansi pembelian bermaterai cukup pemindahtanganan karena jual beli.
   2. Risalah lelang dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang.
   3. Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah.
   4. Akta penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal.
   5. Akta penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum.
   6. Surat Keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akta notaris bagi pemindahtanganan karena warisan.
6. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor.

1. Cek fisik kendaraan bermotor di Loket Cek Fisik.
2. Melakukan pendaftaran mutasi pada loket pendaftaran mutasi BPKB.
3. Penyerahan tanda bukti pendaftaran dari BPKB pada loket pendaftaran fisik.
4. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
5. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran.
6. Pengambilan SKPD di Loket Penyerahan SKPD.
7. Pengambilan Surat Keterangan Fiskal di Loket.
8. Penyerahan Surat Keterangan Fiskal.

Waktu Pelayanan:

1. Senin–Kamis: 08.00 s.d. 14.00 WIB
2. Jumat: 08.00 s.d. 11.00 WIB
3. Sabtu: 08.00 s.d. 12.00 WIB

Lama Pelayanan SKPD: 15 Menit

Lama Pelayanan Surat Keterangan Fiskal: 1 Minggu

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Website info pajak: www.bapenda.riau.go.id/infopajak

1. SKPD (jika telah melewati masa jatuh tempo).
2. Surat Keterangan Fiskal Daerah.

1. Loket Informasi.

1. Identitas
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram).
      • Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
2. STNK asli.
3. SKPD asli.
4. Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).
5. Struk atau Tanda bukti pembayaran Bank.

(PKS e-Samsat Riau)

1. Wajib Pajak men-download dan membuka aplikasi online Samsat SIGNAL melalui Playstore.
2. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan mengisikan Nopol KB, NIK, 5 Digit Nomor Rangka terakhir dan Nomor HP, sebagai data tambahan Wajib Pajak dapat memasukkan alamat email.
3. Wajib Pajak menerima kode bayar dari proses pendaftaran di atas.
4. Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui channel pembayaran perbankan berdasarkan kode bayar.
5. Wajib Pajak memastikan kebenaran data identitas yang sesuai dengan STNK dan Penetapan yang tampil pada Channel Pembayaran perbankan.
6. Wajib Pajak mendapatkan struk pembayaran.
7. Wajib Pajak ke loket Pengesahan dan Penyerahan Samsat setempat untuk melakukan proses pengesahan STNK dan penukaran struk TBPKP/SKPD asli dengan membawa dokumen persyaratan.

Waktu Pelayanan Pengesahan STNK:

1. Senin–Kamis: 08.00 s.d. 14.00 WB
2. Jumat: 08.00 s.d. 11.00 WB
3. Sabtu: 08.00 s.d. 12.00 WB
4. Pendaftaran/Pembayaran Online: 00:01 s.d. 23:50 WB

Lama Pelayanan pengesahan STNK: 5 Menit

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Website info pajak: www.bapenda.riau.go.id/infopajak

1. SKPD/TBPKP.
2. Stiker/tanda tangan dan Stempel pengesahan.
3. Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.

1. Loket Informasi dan Pengaduan.
2. Kotak Saran.
3. Website: www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email: bapenda@riau.go.id

1. Identitas
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram).
      • Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
2. STNK asli.
3. SKPD asli.
4. Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).

1. Penyerahan berkas persyaratan di Loket Pendaftaran dan Penetapan SAMKEL.
2. Pembayaran biaya dan pengesahan di Loket Pembayaran dan Pengesahan SAMKEL.
3. Pengambilan STNK/SKPD di Loket Pengambilan STNK/SKPD.

Waktu Pelayanan:

1. Senin–Kamis: 08.30 s.d. 14.00 WIB
2. Jumat: 08.30 s.d. 11.00 WIB
3. Sabtu: 08.30 s.d. 12.00 WIB
4. Ahad: 07.00 s.d. 09.30 WIB

Lama Pelayanan: 15 Menit

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Website info pajak: www.bapenda.riau.go.id/infopajak

1. SKPD/TBPKP.
2. Stiker/Stempel Pengesahan.
3. Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.

1. Kotak Saran.
2. Website: www.bapenda.riau.go.id/helpdesk
3. Email: bapenda@riau.go.id

1. Identitas
   1. Perorangan
      • Jati diri Wajib Pajak/e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram).
      • Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
2. STNK asli.
3. SKPD asli.
4. Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum).

1. Penyerahan berkas persyaratan di Petugas Pendaftaran.
2. Penetapan, Pembayaran biaya dan Pengambilan STNK/SKPD di Petugas Penetapan dan Pembayaran.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.